FAKTOR
PENENTU UNTUK PENERAPAN KONSEP E-GOVERNMENT
1.
Infrastruktur
Telekomunikasi
Dalam
pelaksanaan e-Government, salah satu unsur yang penting merupakan infrastruktur
telekomunikasi. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam penerapan e-Government
terutama dapat dirasakan dalam pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur dan
basis data untuk komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas.
2.
Tingkat
Konektivitas dan Penggunaan TI
Penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (Information
and Communication Technology / ICT) menjadi sangat penting dalam era
globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan
melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai
tumbuh dengan apa yang disebut electronic
government (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pemerintahan.
3.
Kesiapan SDM
Pengembangan
aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan
kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari
masyarakat. Pemerintah umumnya jarang yan memiliki SDM yang handal di bidang
teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri.
Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat hnplementasi dari
e-government, terutama di negara berkembang.
4.
Ketersediaan Dana
dan Anggaran
Pengalokasiai
anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan
bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara
efisiei dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan
tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan,
pengalokasian, pemanfaatan dan pengevaluasian anggaran pengembangan
e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan
strategis e-government dapat berjalan secara efektif.
5.
Perangkat Hukum
Sebagai
salah satu bidang baru dalam pemerintahan, e-Govemment masih miskin dalam hal perangkat
hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini transaksi
elektronik belum memiliki landasan hukum yang pasti sehingga proses layanan
publik melalui transaksi elektronik sulit untuk diterapkan pada e-Government,
padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak sediki yang sudah mampu.
6.
Perubahan
Paradigma
Teknologi
informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting
dari e-government adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju
Customer Centric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian juga media akses (PC, Mobile Phone, PDA
dll) ataupun tempat akses (Kantor, Kampus, Fasilitas Pemerintah, Warnet,
Warintek, dll) yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
HUBUNGAN
DALAM E-GOVERNMENT
- G2C (Government to Citizens); Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai pelayanan sehari-hari.
- G2B (Government to Business); Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- G2G (Government to Government); Meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama anta entiti-entiti negara
- G2E (Government to Employees); Diperuntukkan bagi pegingkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat.
